Masyarakat Ekonomi Asian dan Penggiat Entrepreneur

Indonesia adalah salah satu anggota negara ASEAN, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas ditingkat regional serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.

ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai pelopor ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan Italia.  Oleh karenanya, ASEAN  berupaya untuk membuka globalisasi ekonomi yang dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (  MEA ) 2015.

Artinya, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 bukan saja pergerakan antar barang, tetapi akan ada pergerakan orang yang bebas masuk ke Indonesia. Untuk itu Indonesia perlu mempersiapkannya, hal ini sebagai tantangan juga peluang, sebab Indonesia memiliki bonus dari segi demografi dengan pekerja produktif terbanyak dengan kisar usia 17-40 tahun.

Jangan heran, bila ada orang Korea, Jepang dan India serta orang asing lainnya yang membuka kedai, warung dan toko dan lain disekitar rumah atau wilayah anda, tanpa harus ‘permisi’ dengan anda dan pemerintah setempat, sebab itulah sebuah konsekuensi dari MEA 2015.

Memang, MEA 2015 bukanlah sosok ‘monster’ yang menakutkan sebagaimana praktisi ekonomi menanggapinya. Akan tetapi, Masyarakat Ekonomi ASEAN harus perlu memahami dan mampu menentukan langkah serta persiapan matang baik dalam bidang politik, sosial, budaya, hankam, pendidikan, dan tak kalah penting dalam bidang ekonomi. Persoalan ekonomi sudah pasti memegang peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Utamanya pemberdayaan dan pengembangan pada sektor Industri Kreatif.

Peran Pemerintah sebagai pengayom serta pengatur kehidupan masyarakat hendaknya sudah melakukan gerak langkah yang cepat dan tepat untuk  mempersiapkan hal tersebut, karena pertumbuhan ekonomi dan persaingan yang ketat dalam “Pasar Bebas” tidak dapat dielakkan lagi. Pemerintah dengan berbagai programnya harusnya melakukan proteksi pada pelaku ekonomi bisnis, produsen, konsumen, atau distributor.

Harus dimaklumi bahwa Indonesia dikenal sebagai masyarakat konsumen yang terbesar di Asia Tenggara, karena itu Indonesia dijadikan ‘sasaran tembak’ bagi negara-negara produsen untuk memasarkan produknya. Seyogyanya,  kita harus sadar diri akan hal itu dan terus berusaha membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

Bicara soal Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia adalah negara yang cukup menjanjikan tentang hal tersebut, sehingga mampu menumbuhkan semangat berwirausaha atau Entrepreneurship, sekaligus membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Artinya, Indonesia harus mampu berbicara di dunia internasional, bahwa Indonesia adalah negara yang Eksportir dan maju, mampu menjawab segala tantangan. Indonesia bukan lagi negara ‘sampah’ yang selalu menerima ‘barang-barang sampah’, seperti kondom bekas, pakaian cakar, kapal bekas, pesawat bekas dan lainnya. 

Inilah pekerjaan rumah yang cukup rumit bagi pemerintah harus diselesaikan, kerena harus star dari nol kembali. Maklum saja,  membekali dengan pengetahuan saja tidak cukup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan penguatan industri kreatif,  promosi,  pameran dan workshop barang hasil wirausaha  untuk semua sektor usaha baik dalam skala kecil maupun besar.

Langkah ini tidak akan sukses ketika tidak disertai membangun “Lingkaran Komunitas”.  Kewirausahaan tanpa komunitas (entrepreneur non community) akan menjadi ‘tontonan’ yang ironis ketika para wirausaha hanya berpijak pada keuntungan semata. Padahal, kewirausahaan akan menjadi hidup, ketika disertai dengan komunitas yang berbasis pembinaan, sehingga konsumen mampu menikmati nilai tambah (poin) networking, sekaligus produk terpasarkan dengan kualitas dan daya saing yang cukup memuaskan.

Pemerintah harusnya menangkap peluang ini, lalu melakukan proteksi pada produk hasil wirausaha terutama produk asli Indonesia. Pemerintah perlu juga mengekspor produk wirusaha daerah pedalaman. Dengan demikian, akan banyak barang baru dalam dunia wirausaha. Alangkah lebih bagus, jika para pejabat mulai membeli atau mengkonsumsi hasil industri kreatif ketimbang membeli barang mahal ( impor).

Kesiapan Entrepreneur Indonesia menghadapi MEA, memang masih tanda tanya, dengan mentalitas kebangsaan memahami peluang dan daya saing, hingga memahami seputar entrepreneur sebagai persiapan menuju Globalisasi Ekonomi yang dapat bersaing dengan lainnya. Pada prinsipnya, MEA merupakan bagian kecenderungan dunia dalam pergaulan ekonomi dengan semangat anti tariff barriers, anti proteksi dan anti subsdi dalam suatu kawasan dalam perjanjian multilateral yang juga mengacu pada World Trade Organization, namun dapat disesuaikan dengan kawasan tersebut dapat juga bersubsidi.

Indonesia  perlu menyiapkan benteng dalam menghadapi tantangan tersebut dengan mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan. Terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu Undang-Undang mengenai perindustrian, perdagangan dan standarisasi sebagai bentuk proteksi. Intinya, MEA 2015 akan menjadi trand bagi dunia, sehingga Indonesia harus mau dan ikut terlibat didalamnya. Pasar Bebas pada dasarnya tidak dapat diarahkan sesuai dengan keinginan kita, namun sebagai pengusaha perlu untuk melakukan kajian dalam bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan masyarakat, memperbaiki tampilan dan kemasan produk dan memasang harga jual yang kompetitif sehingga inverstor akan datang sendiri untuk mengembangkan usaha kita.